Login
TemplatePlazza

Grafik Perkembangan APBD

Grafik Perkembangan PDRB

Grafik Pertumbuhan Penduduk

By A Web Design

Mengapa Kabupaten/Kota Harus Memiliki Qanun (Perda) Bangunan Gedung

“Permasalahan penataan bangunan dan lingkungan yang terjadi saat ini adalah banyaknya bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dan kurang ditegakkannya persyaratan teknis bangunan gedung. Kemudian lemahnya peraturan penyelenggaraan bangunan gedung dan pemberian ijin bangun, kurang tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara serta masih banyaknya permukiman kumuh”, (Agoes Widjanarko, 2011)
“Sangat ironis negara kita yang jelas-jelas rawan bencana, namun belum memproteksi diri dengan Perda BG yang penting sebagai instrumen pengendali  untuk meminimalisir kerusakan bangunan,” (Budi Yuwono, 2011)
Pada acara Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Hotel Grand Sahid pada hari Jum’at 27 September 2013 tahun lalu yang mengambil tema Percepatan Perda Bangunan Gedung dan Implementasinya, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ir. Guratno Hartono, MBC, dalam sambutannya menyatakan bahwa meskipun UUBG (Undang-undang Bangunana Gedung No. 28 Tahun 2002) telah sebelas tahun diundangkan, namun jumlah kabupaten/kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Bangunan Gedung nampaknya masih jauh dari target yang ditentukan. Saat ini dari 498 kabupaten/kota di Indonesia baru sekitar 36% atau 182 kabupaten/kota yang telah menerbitkan Perda BG. Kemudian Direktur PBL juga menyatakan bahwa Perda Bangunan Gedung (BG) sebagai ujung tombak pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, memiliki arti penting dan strategis sebagai dasar regulasi penyelenggaran bangunan gedung di daerah juga berperan dalam pengedalian pemanfaatan penataan ruang.

Langkah Pemerintah Kabupaten/Kota menyahuti selesainya Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sangat concern sekali terhadap penyelesaian RTRW khususnya lagi RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, hal ini dapat dilihat dengan adanya bantuan dukungan yang terus diberikan seperti adanya KMR (Konsultan Management Regional) pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 adanya Konsultasi Pendampingan Teknis Percepatan, Penyelesaian dan Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota.

INOVASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM PELAYANAN DI KECAMATAN KARANG BARU

patenKecamatan Karang Baru menggeliat melakukan perubahan sistem pelayanan dengan inovasi-inovasi pembaharuan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah bagi masyarakat. Drs. Seprianto yang dilantik pada tanggal 15 September 2013 sebagai Camat Karang Baru, telah merespon Instruksi Bupati Aceh Tamiang Nomor : 8030 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tanggal 8 Oktober 2013 dengan melakukan inovasi dalam sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), baik perubahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan maupun prilaku penyelenggara pelayanan.

Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014

Karang Baru, Senin (25 November 2013) bertempat di ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014. Penandatanganan Nota kesepakatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Paripurna DPRK Aceh Tamiang dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014.

Akademi Komunitas Aceh Tamiang Mitra USAID HELM Tahun 2013 - 2017

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud tanggal 6 Nopember 2013, Pendidikan Diluar Domisli Institutut Pertanian Bogor – Akademi Komunitas Aceh Tamiang (PDD IPB – AK) terpilih sebagai mitra USAID (United States Agency for International Development) untuk Program Higher Education Leadership Management (HELM) periode 2013-2016. Ada dua puluh lima perguruan tinggi yang terpilih dari 56 Pengusul seluruh Indonesia sebagai mitra dan Akademi Komunitas Aceh Tamiang adalah salah satunya.

Polling

Bagaimana Pelayanan dan Kinerja Bappeda
Kamis, 31 Juli 2014 09:06
Kamis, 24 Juli 2014 15:16
Selasa, 15 Juli 2014 21:20
Senin, 14 Juli 2014 18:16
Senin, 30 Jun 2014 21:35

  • 31.07.2014 07:20
    Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about ...

    Read more...

     
  • 31.07.2014 07:17
    Taking a cue from Chrysler's past, the new Fiat had what it called 'segment-exclus ive glass from A ...

    Read more...

     
  • 31.07.2014 01:27
    I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the fantastic ...

    Read more...

     
  • 31.07.2014 01:27
    We stumbled over here from a different web page and thought I should check things out. I like what I ...

    Read more...

     
  • 31.07.2014 01:21
    Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the ...

    Read more...

Publikasi

Hot Link

Download CD

selayang pandang besar

Info Beasiswa

Info Program Beasiswa Bappenas

Info Beasiswa Pemerintah Aceh

Info Beasiswa Kabupaten Aceh Tamiang

Kami memiliki 10 tamu dan tidak ada anggota online

Hari ini : 125 Orang
Kemarin : 228 Orang
Minggu ini : 785 Orang
Bulan ini : 5968 Orang
Total : 130507 Orang

Statistik Pengunjung